Analisanusantara.com, Balikpapan – Kecelakaan lalu lintas yang melibatkan truk roda 10 jenis self loader dan sebuah sepeda motor di Jalan Soekarno-Hatta Km 4, tepatnya di simpang tiga Pos Polisi Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Jumat (31/7/2026) sekitar pukul 13.00 Wita, mengakibatkan seorang penumpang sepeda motor meninggal dunia.
Korban yang meninggal diketahui merupakan seorang murid sekolah dasar berusia sekitar 8 tahun. Sementara pengendara sepeda motor mengalami luka berat dan mendapat penanganan medis.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, sepeda motor melaju dari arah simpang Jalan Projakal menuju Jalan Soekarno-Hatta. Truk self loader yang berada di belakang kendaraan tersebut diduga kemudian menabrak sepeda motor dari belakang setelah kendaraan roda dua itu memperlambat laju. Rekaman video yang beredar di media sosial memperlihatkan detik-detik sebelum terjadinya tabrakan.
Peristiwa ini memicu perhatian berbagai pihak, termasuk Bidang Hukum dan HAM Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Balikpapan. Dalam pernyataan resminya, HMI menilai kecelakaan tersebut tidak hanya menjadi persoalan kecelakaan lalu lintas semata, tetapi juga perlu menjadi momentum untuk mengevaluasi sistem pengaturan dan pengawasan kendaraan berat di Kota Balikpapan.
Bidang Hukum dan HAM HMI Cabang Balikpapan menyatakan bahwa berdasarkan kajian mereka, pengaturan operasional kendaraan berat di Balikpapan dinilai masih memiliki kelemahan. Menurut mereka, Peraturan Wali Kota Nomor 60 Tahun 2016 belum dilengkapi dengan konstruksi sanksi dan mekanisme penindakan yang memadai sehingga dinilai belum efektif dalam mencegah pelanggaran.
Selain itu, HMI juga menyoroti penggunaan surat edaran sebagai dasar pembatasan operasional kendaraan berat. Menurut organisasi tersebut, kebijakan administratif saja tidak cukup apabila tidak didukung oleh landasan hukum yang kuat dan mekanisme penegakan yang jelas.
Dalam pernyataannya, HMI menegaskan bahwa mereka tidak menyimpulkan setiap kecelakaan merupakan kesalahan kepala daerah. Namun, mereka berpendapat pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk mengantisipasi risiko yang dapat diperkirakan melalui regulasi yang memadai, pengawasan yang efektif, serta penegakan aturan secara konsisten.
HMI menilai kejadian yang menelan korban jiwa, terlebih seorang anak, menjadi alasan penting bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi terhadap tata kelola keselamatan lalu lintas, khususnya terkait operasional kendaraan berat.
Atas dasar itu, HMI Cabang Balikpapan mendesak Pemerintah Kota Balikpapan segera melakukan evaluasi dan penyempurnaan regulasi mengenai kendaraan berat, memperjelas sanksi serta mekanisme penindakan, dan memperkuat pengawasan terhadap pemilik armada maupun badan usaha. HMI juga meminta agar upaya penegakan hukum tidak hanya berfokus pada pengemudi, tetapi turut menyentuh aspek tanggung jawab perusahaan dan efektivitas sistem pengawasan. [HAM]
