– Pengamat Politik dari Universitas Mulawarman, Saipul Bahtiar menyoroti aksi walk out legislator Kaltim saat rapat Kamus Usulan Aspirasi Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025, Senin (14/7/2025) kemarin.
Aksi protes dengan walk out Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Abdulloh yang kecewa lantaran adanya aspirasi masyarakat tidak terakomodir merupakan hal lumrah dan punya dasar untuk dilakukan.
Mengutip Mediasatya.co.id Menurut Saipul, suara Bappeda Kaltim sebagai OPD pembantu kerja–kerja kepala daerah, bukan berarti representasi dari Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim.
Gambarannya, kata Saipul, Bappeda merupakan OPD teknis yang mengelola hasil dari Musrenbang yang berjenjang, atau aspirasi melalui di DPRD.
Dalam perjalanannya di konstituen baik legislatif dan eksekutif, pasti menjanjikan program kerja, visi–misi yang menjadi dasar untuk memilih anggota DPRD atau Kepala Daerah, sehingga masyarakat bisa menyampaikan melalui dua kanal tersebut.
“Keduanya ini kan terpilih melalui mekanisme Pemilu, dua–duanya punya konstituen, saat proses pemilihan tentu menjanjikan sesuatu hal yang menyangkut hajat hidup orang banyak, bukan pribadi. Dan ini tidak bertentangan dengan undang–undang (UU),” ujarnya, Rabu (16/7/2025).
Lebih lanjut, legislatif dan eksekutif yang bersentuhan langsung dengan konstituennya tentu mesti memenuhi janjinya karena hal tersebut merupakan konsekuensi ketika terpilih.
Dalam persoalan aspirasi masyarakat yang tak terakomodir di APBD-P 2025 dan sempat diprotes oleh anggota DPRD Kaltim, menurutnya wajar saja.
Pemerintah melalui Bappeda mesti menjelaskan ada kepentingan apa ketika tidak terakomodirnya aspirasi masyarakat yang sudah disampaikan ke para anggota dewan.
Dalam penetapan APBD, bukan hanya satu pihak saja yang menentukan yakni eksekutif. Tetapi ada legislatif sebagai fungsi budgeting, walaupun di UU MD3 kewenangan kontrol keuangan dikurangi, namun substansinya tetap mengawasi ke program dan anggarannya.
“Ada tanggung jawab moral sebetulnya untuk pemenuhan janji, mesti ada kebersamaan yang saling menghormati, pemerintah daerah juga mesti memahami, si A dan B anggota dewan ini bukan bicara pribadi tetapi konstituen yang diwakili. Kalau distop di DPRD saja, maka tentu konstituen menganggap ingkar, apalagi diklaim satu pihak saja, padahal sumbernya sama dari APBD, sementara DPRD tidak diberi ruang, padahal punya hak sama,” ujar Saipul.
Saipul pun menilai, Bappeda tak semestinya mematikan aspirasi masyarakat melalui DPRD.
Bappeda mesti cari jalan tengah, agar permasalahan tidak muncul di kemudian hari, pemerintah mesti menjelaskan kepada para anggota dewan, dasar tidak terakomodirnya aspirasi masyarakat di APBD–P 2025.
“Prinsipnya jangan dimatikan aspirasinya DPRD. Karena sama–sama punya konstituen dan tanggung jawab moral. Pemerintah bisa menunjuk tim agar melihat permasalahan yang muncul. Kekhawatiran mesti dijelaskan dan terarah tujuan belanja daerah di APBD,” tandasnya.
Untuk diketahui, anggota dewan dari Fraksi Golkar DPRD Kaltim, Abdulloh disorot terkait keluar saat rapat kamus Usulan Aspirasi Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025, Senin (14/7/2025) lalu.
Abdulloh memilih walk out atau meninggalkan ruangan karena menilai rapat l tidak efektif.
Ia memilih pergi sebelum pertemuan bersama perwakilan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), dari Bappeda, Inspektorat, hingga BPKAD itu selesai.
“Rapat mestinya berguna dan menghasilkan keputusan. Tapi rapat kemarin ini bertele-tele dan tidak ada hasil,” tegasnya beberapa waktu lalu.
Menurutnya, dinamika pembahasan yang terselenggara bersama para pihak terkait tidak lagi menjunjung semangat keberpihakan pada aspirasi masyarakat.
Abdulloh juga mengkritik terbatasnya ruang bagi aspirasi masyarakat.
Terutama berkaitan dengan usulan hibah tempat ibadah, misalnya dan beberapa usulan lainnya.
Pokir seharusnya bisa mengakomodir seluruh aspirasi rakyat, terlebih DPRD saat reses juga sudah menyerap semua yang ada di masyarakat.
Aspirasi warga, menurutnya tak semestinya dibatasi secara teknis atau administratif.
“Tapi kalau seperti sekarang, masyarakat juga sulit menyampaikan. Ada pembatasan-pembatasan. Lebih baik saya keluar (walk out), dan sekaligus keluar dari keanggotaan pansus,” ujarnya.
Program prioritas Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud menurutnya selaras dengan apa yang diperjuangkannya.
Sementara, pihak Bappeda Kaltim tetap kekeh bahwa memang terkait pembatasan pada 3 item belanja daerah yakni bankeu, bansos dan hibah.
Perumusan hingga finalisasi kamu usulan pokir bersama DPRD juga telah dibahas dan disepakati bahwa tak ada 3 item tersebut.
Jangka waktu yang pendek dan keterbatasan fiskal karena penuhnya ruang, menjadi alasan tiga jenis belanja daerah ini urung masuk dalam kegiatan mendatang.
“Bukan ditiadakan. Tapi untuk bantuan keuangan, bansos dan hibah ya itu memang tidak kita programkan di perubahan, masalah waktu, kemudian juga alokasi anggaran kita di perubahan ini terbatas,” jelas Kepala Bappeda Kaltim, Yusliando, Selasa (15/7/2025).
Belum lagi, katanya, ada Permendagri tentang penyusunan perubahan RKPD 2025 menitikberatkan kepada bagaimana perwujudan visi, misi, dan program unggulan kepala daerah, dan itu semuanya adalah masuk ke ranah belanja langsung, terlebih lagi tahun ini di awal tahun memang perwujudan janji kepala daerah.
“Jadi di tahun 2025 perubahan ya sama dengan tahun 3 tahun sebelumnya yang kita hanya fokus kepada belanja langsung. Kira-kira itu,” imbuhnya. (Ham)
