Analisanusantara.com, Balikpapan – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kembali menunjukkan eskalasi di Kalimantan. Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Balikpapan melalui Bidang Lingkungan Hidup menilai pemerintah tidak boleh terus menjadikan musim kemarau dan fenomena El Niño sebagai penjelasan yang menormalisasi berulangnya karhutla.
Kepala Bidang Lingkungan Hidup HMI Cabang Balikpapan, Rama Arya, menegaskan bahwa El Nino memang meningkatkan risiko kebakaran, tetapi bukan berarti kebakaran menjadi sesuatu yang tidak dapat dicegah.
“El Nino adalah faktor risiko, bukan alasan untuk menyerah pada kebakaran. Ketika risiko dapat diproyeksikan, hotspot dapat dipantau, kawasan rawan dapat dipetakan, dan sistem peringatan dini tersedia, maka yang harus dipertanyakan adalah apakah seluruh instrumen tersebut benar-benar bekerja sebelum api membesar.”
Data Sistem Pemantauan Karhutla (SIPONGI) Kementerian Kehutanan menunjukkan pada 19 Agustus 2026 terdapat 518 hotspot berkepercayaan tinggi di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Angka itu meningkat lebih dari empat kali lipat dibandingkan 109 hotspot pada 18 Agustus. Secara kumulatif, pada 17–19 Agustus tercatat 750 hotspot berkepercayaan tinggi di tiga provinsi tersebut. Kementerian Kehutanan sendiri menegaskan bahwa hotspot bukan identik dengan jumlah kejadian kebakaran dan tetap memerlukan verifikasi lapangan.
Di Kalimantan Selatan, SIPONGI mencatat 157 hotspot pada 21 Agustus, turun menjadi 11 titik pada malam 22 Agustus, kemudian kembali meningkat menjadi 44 hotspot pada 23 Agustus pukul 06.00 WITA. Pada hari yang sama, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni meninjau lokasi karhutla di Kabupaten Banjar.
Menurut HMI, data tersebut tidak boleh hanya dibaca sebagai kebutuhan untuk memperkuat pemadaman. Justru harus menjadi dasar evaluasi terhadap efektivitas pencegahan.
“Kami menghargai petugas yang berada di garis depan. Tetapi keberhasilan tata kelola kehutanan tidak boleh diukur hanya dari berapa kali water bombing dilakukan. Pertanyaan fundamentalnya adalah: berapa banyak kebakaran yang berhasil dicegah sebelum terjadi?”
El Niño Bukan Takdir Kebakaran
HMI menilai alasan El Nino harus ditempatkan secara proporsional. Kondisi iklim memang meningkatkan kerentanan gambut, tetapi penelitian menunjukkan bahwa intervensi tata kelola lanskap tetap memengaruhi risiko kebakaran.
Penelitian Resti Salmayenti dan tim dalam Geophysical Research Letters menemukan bahwa restorasi gambut melalui pembasahan kembali dengan sekat kanal dan sumur dalam dapat menurunkan kepadatan hotspot. Pada 2019, kawasan yang direstorasi menunjukkan kepadatan hotspot hingga 2,6 hotspot/km² lebih rendah dibandingkan wilayah pembanding. Penelitian tersebut juga memperkirakan restorasi berkontribusi terhadap 38 persen penurunan hotspot antara 2015 dan 2019 pada sekitar 392.000 hektare kawasan gambut yang direstorasi. Namun, penelitian tersebut juga menegaskan bahwa efektivitas restorasi bergantung pada kondisi iklim, ekosistem, dan jenis intervensi.
Artinya, El Nino meningkatkan risiko, tetapi tidak menghapus ruang intervensi pemerintah.
“Penelitian tidak mengatakan gambut menjadi kebal terhadap kebakaran setelah direstorasi. Justru poinnya adalah negara memiliki ruang untuk menurunkan risiko. Karena itu, yang harus dipertanggungjawabkan adalah kualitas, konsistensi, dan efektivitas intervensi tersebut,” ujar Rama.
Persoalan semakin serius karena penelitian terbaru mengenai gambut Kalimantan telah mengembangkan model spatio-temporal machine learning dengan menggabungkan data meteorologi, hidrologi, tutupan lahan, faktor antropogenik, dan riwayat kebakaran untuk menghasilkan prediksi risiko kebakaran. Model tersebut dapat digunakan sebagai informasi pendukung early warning, risk assessment, dan fire mitigation.
Bagi HMI, perkembangan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak kekurangan pengetahuan untuk melakukan pencegahan.
“Kita sudah memiliki data, teknologi, dan pengetahuan ilmiah untuk membaca risiko. Jangan sampai teknologi semakin maju, tetapi tata kelola masih bergerak setelah asap memenuhi permukiman.”
Akuntabilitas Harus Dimulai Sebelum Api Menyala
HMI Cabang Balikpapan menilai akuntabilitas Menteri Kehutanan tidak semestinya hanya dilihat dari respons ketika kebakaran telah terjadi, tetapi dari keseluruhan siklus pencegahan, deteksi dini, pengawasan kawasan, pengelolaan gambut, penegakan hukum, pemadaman hingga pemulihan.
HMI juga mendesak pemerintah membuka data pengawasan dan kepatuhan pemegang konsesi di wilayah rawan karhutla serta memastikan penegakan hukum dilakukan berdasarkan bukti dan tanpa pandang bulu.
Atas kondisi tersebut, HMI Cabang Balikpapan mendesak:
1. Presiden mengevaluasi kinerja Menteri Kehutanan dan kementerian/lembaga terkait dalam pencegahan karhutla. 2. Menteri Kehutanan mempertanggungjawabkan efektivitas kebijakan pencegahan karhutla dalam lingkup kewenangannya. 3. Apabila evaluasi menunjukkan kegagalan berulang tanpa perbaikan terukur, Menteri Kehutanan harus pengunduran diri sebagai bentuk pertanggungjawaban politik. 4. Pemerintah membuka data pengawasan dan audit terhadap pemegang konsesi di wilayah rawan karhutla. 5. Memperkuat pencegahan berbasis risiko melalui integrasi data hotspot, meteorologi, hidrologi, tutupan lahan, dan pemodelan risiko. 6. Memastikan restorasi dan pengelolaan tata air gambut dilakukan berdasarkan efektivitas ekologis, bukan sekadar pencapaian administratif.
Rama menegaskan bahwa tuntutan tersebut merupakan bentuk kontrol masyarakat sipil terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
“Kami tidak menuntut negara mengendalikan cuaca. Kami menuntut negara menjalankan kewenangan yang memang berada di tangannya.”
“Ukuran keberhasilan tata kelola kehutanan bukan hanya seberapa cepat negara memadamkan api, tetapi seberapa efektif negara mencegah api terjadi. Jika risiko sudah dapat dipetakan dan intervensi pencegahan telah memiliki dasar ilmiah, tetapi kebakaran terus berulang, maka evaluasi kebijakan bukan lagi pilihan. Itu adalah kewajiban akuntabilitas publik.”
Kalimantan tidak membutuhkan negara yang hanya hadir ketika api telah membesar. Kalimantan membutuhkan negara yang hadir sebelum api menyala
