Analisanusantara.com, Balikpapan –
Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (BADKO HMI) Kalimantan Timur – Kalimantan Utara mengecam keras tindakan represif, arogansi brutal, dan praktik premanisme yang terjadi di Pelabuhan Ferry Kariangau, Balikpapan. Insiden nyata tersebut menimpa rombongan warga pengguna jasa di lambung kapal *Ferry Poncan* pada Jumat, 3 Juli 2026 sekitar pukul 18.20 WITA. Ketegangan bermula saat salah satu pengendara memberikan saran logis terkait pengaturan jarak aman antar-mobil demi keselamatan pelayaran. Bukannya diterima dengan baik, masukan tersebut justru direspons secara kasar dan arogan oleh oknum petugas lapangan, khususnya oknum pria berjenggot, hingga berujung pada tindakan intimidasi verbal massal terhadap warga bernama Amrullah beserta keluarganya. Berdasarkan kesaksian korban di lapangan yang diperkuat bukti rekaman video viral, oknum-oknum petugas tersebut terindikasi kuat berada di bawah pengaruh alkohol karena mengeluarkan aroma bau miras yang menyengat saat berdinas.
Menyikapi bobroknya moralitas pelayan publik ini, Sekretaris Umum BADKO HMI Kaltimtara, Zulkifli, menyatakan sikap organisasi secara tegas tanpa kompromi. HMI mendesak Menteri BUMN dan Direktur Utama PT ASDP Pusat untuk segera mencopot jabatan Kepala Cabang ASDP Balikpapan secara tidak hormat karena dinilai gagal total dalam mengawasi etika kerja bawahannya di objek vital nasional. Selain itu, manajemen ASDP dituntut segera memecat oknum petugas berjenggot dan komplotannya, serta melakukan sidak tes urine berkala demi membersihkan Pelabuhan Kariangau dari ancaman petugas mabuk yang membahayakan keselamatan penumpang. Kasus ini juga didorong ke ranah hukum agar Kapolresta Balikpapan segera memeriksa para pelaku atas dugaan tindakan pengancaman kelompok di area publik.
Jajaran BADKO HMI Kaltimtara memberikan ultimatum keras waktu 2 x 24 jam kepada otoritas terkait. Jika tuntutan pencopotan Kepala Cabang dan pemecatan oknum pelaku diabaikan, HMI siap mengonsolidasikan seluruh kader di wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara untuk turun ke jalan, mengepung Kantor ASDP Balikpapan, dan menghentikan operasional pelabuhan sampai keadilan bagi rakyat dipenuhi!. [Ham]
