Analisanusantara.com, Medan -Zulfahmi Andriawan Peserta Advance Training Batch II (LK III) HMI BADKO Sumatera Utara, Jika kita menelaah jauh ke belakang, Nusantara bukanlah entitas politik yang statis. Ia adalah hamparan samudera dan pulau yang menjadi saksi bisu transformasi kekuasaan yang dinamis. Sejarah politik Indonesia adalah kisah panjang pergeseran hegemoni, dari pusat-pusat kekuasaan tradisional yang berlandaskan kharisma raja, menuju bentuk negara bangsa (nation-state) modern yang kompleks. Memahami transformasi ini penting, terutama saat kita melihat dialektika kekuasaan yang terus berlangsung hingga era reformasi saat ini.
Evolusi Kekuasaan: Kharisma ke Konstitusi.
Pada masa pra-kolonial, Nusantara didominasi oleh sistem kedatuan dan kesultanan, seperti Sriwijaya dan Majapahit. Kekuasaan saat itu bersifat personal dan sentralistik, di mana legitimasi raja bersumber dari wahyu atau kearifan lokal. Dialektika kekuasaan di era ini seringkali berupa persaingan antar-kerajaan dalam memperebutkan wilayah pesisir dan jalur perdagangan.
Transformasi struktural dimulai ketika imperialisme Barat masuk, mengubah peta politik tradisional menjadi wilayah administrasi kolonial. Namun, puncak transformasi justru terjadi saat kebangkitan nasional. Para pendiri bangsa berhasil melakukan sintesis: mengambil konsep wilayah kerajaan-kerajaan besar, namun mengikatnya dalam ideologi modern negara bangsa yang inklusif, melampaui batas etnis dan agama.
Dialektika Kekuasaan Pasca-Kemerdekaan.
Setelah 1945, kekuasaan tidak lagi tunggal, melainkan terus bergerak di antara berbagai kutub. Kita menyaksikan pergeseran dari demokrasi parlementer yang dinamis, beralih ke Demokrasi Terpimpin, hingga otoritarianisme birokratik Orde Baru.
Sejarah mencatat, dialektika ini seringkali traumatis. Kekuasaan cenderung menumpuk di pusat, mengabaikan aspirasi daerah. Namun, kejatuhan rezim Orde Baru pada 1998 menandai titik balik penting: peralihan dari sentralisme ke desentralisasi (otonomi daerah) dan penguatan demokrasi.
Tantangan Kontemporer: Reformasi dan Kekuasaan.
Kini, di era modern, transformasi politik menghadapi tantangan baru. Isu dinasti politik, kualitas pemilu, dan penggunaan politik identitas seringkali menggugat cita-cita reformasi. Transformasi dari masyarakat tradisional menjadi masyarakat demokratis modern masih terus berjalan.
Dialektika kekuasaan saat ini tidak lagi sekadar perebutan wilayah, melainkan perebutan pengaruh melalui narasi kebangsaan dan digitalisasi informasi. Pergeseran dari isu politik identitas yang tajam di 2019, menuju isu dinasti politik di 2024, menunjukkan bahwa konsolidasi demokrasi masih memerlukan kedewasaan politik.
Menuju Masa Depan Transformasi politik Nusantara menuju negara bangsa adalah proses yang belum selesai. Tantangan utamanya adalah bagaimana memastikan kekuasaan tetap berada di tangan rakyat, bukan kembali ke tangan segelintir elite. Dialektika kekuasaan harus diarahkan pada peningkatan kualitas hidup, bukan hanya pada pelestarian posisi.
Menurut Zulfahmi Sejarah mengajarkan kita bahwa negara bangsa yang kuat hanya bisa berdiri di atas pondasi keadilan dan partisipasi inklusif, bukan pada hegemoni personal. Transformasi bangsa ini harus terus bergerak ke arah yang lebih demokratis, transparan, dan berkeadilan.(Ham)
