Analisanusantara.com, Balikpapan – Balikpapan selama ini kerap dijuluki sebagai kota yang aman, nyaman, dan tertib. Citra tersebut menjadi salah satu daya tarik bagi aktivitas ekonomi dan investasi, sekaligus membentuk persepsi bahwa Balikpapan merupakan kota yang memiliki kualitas hidup relatif baik. Namun, di balik citra tersebut, terdapat sejumlah persoalan sosial yang tidak dapat terus dianggap sebagai sekadar persoalan teknis.
Antrean panjang BBM di SPBU, kelangkaan dan tingginya harga LPG 3 kilogram, persoalan air bersih, hingga pemadaman listrik bergilir merupakan bagian dari persoalan pelayanan publik yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat. Persoalan-persoalan tersebut semestinya tidak hanya dilihat sebagai gangguan sementara, melainkan sebagai indikator yang perlu dipertanyakan secara serius: sejauh mana negara hadir dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakatnya?
Secara sosiologis, sikap publik dalam menghadapi berbagai persoalan tersebut menarik untuk dikaji. Masyarakat Balikpapan memang terdiri atas beragam suku, budaya, dan latar belakang. Namun, secara fungsional, sebagian besar masyarakat dipertemukan oleh struktur ekonomi yang sama: sebagai masyarakat pekerja yang hidup dalam ekosistem industri, jasa, perdagangan, dan aktivitas ekonomi perkotaan.
Homogenitas peran ekonomi tersebut kemudian membentuk pola kesadaran sosial yang cenderung pragmatis. Stabilitas pekerjaan, pendapatan, kebutuhan keluarga, dan keberlangsungan hidup sehari-hari menjadi prioritas utama. Dalam kondisi seperti ini, persoalan pelayanan publik sering kali tidak berkembang menjadi keresahan politik yang terorganisasi.
Ketika air bersih bermasalah, masyarakat membeli air dari pihak swasta. Ketika BBM sulit diperoleh, masyarakat rela menghabiskan waktu berjam-jam untuk mengantre. Ketika LPG mengalami kelangkaan, masyarakat mencari alternatif dengan biaya yang lebih tinggi.
Masyarakat pada akhirnya beradaptasi terhadap kegagalan sistem.
Di sinilah persoalan menjadi lebih serius. Adaptasi masyarakat terhadap buruknya pelayanan publik tidak boleh dimaknai sebagai keberhasilan pemerintah dalam menjaga ketertiban. Sebab, masyarakat yang mampu bertahan bukan berarti negara telah berhasil memenuhi kewajibannya.
Ketika masyarakat terus dipaksa menyelesaikan sendiri persoalan yang seharusnya menjadi tanggung jawab pelayanan publik, maka yang terjadi bukanlah ketertiban, melainkan normalisasi terhadap kegagalan.
Kondisi tersebut semakin problematis ketika daya kritis masyarakat sipil mengalami pelemahan. Mahasiswa dan organisasi kemasyarakatan yang secara historis memiliki fungsi sebagai instrumen kontrol sosial semestinya menjadi artikulator kepentingan rakyat. Namun, gerakan mahasiswa hari ini menghadapi persoalan depolitisasi dan fragmentasi.
Sebagian gerakan terjebak dalam pragmatisme internal, sementara sebagian lainnya berisiko kehilangan independensinya ketika terlalu dekat dengan kepentingan kekuasaan dan elite lokal. Akibatnya, ruang kritik terhadap kebijakan publik semakin menyempit.
Padahal, demokrasi tidak hanya membutuhkan pemerintah yang bekerja, tetapi juga masyarakat yang berani mengawasi.
Ketika kritik melemah, pemerintah kehilangan tekanan sosial untuk mengevaluasi kebijakan. Ketika masyarakat terlalu terbiasa beradaptasi, kegagalan pelayanan dapat berubah menjadi sesuatu yang dianggap normal. Dan ketika mahasiswa serta kelompok sipil kehilangan keberanian untuk bersuara, maka ruang publik perlahan berubah menjadi ruang yang hanya dipenuhi narasi keberhasilan pemerintah.
Kenyamanan yang tidak disertai keberanian untuk mengkritik pada akhirnya hanya menghasilkan ketenangan semu.
Kota yang benar-benar nyaman bukanlah kota yang masyarakatnya diam ketika hak-haknya terganggu. Kota yang demokratis justru adalah kota yang masyarakatnya memiliki keberanian untuk bertanya, mengkritik, dan menuntut pemerintah bertanggung jawab. (ham)
