Analisanusantara.com, Balikpapan – Komisi III DPRD Kaltim terus menjalin koordinasi bersama seluruh mitra kerjanya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Kaltim.
Salah satunya pengembangan pelabuhan Multipurpose di kawasan PT Kaltim Kariangau Terminal (KKT), di Kelurahan Kariangau, Kota Balikpapan.
Rencana ini dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi III bersama mitra kerjanya Dinas Perhubungan (Dishub) Kaltim di Hotel Platinum Balikpapan pada Senin, (2/2/2025).
Kegiatan ini dipimpin langsung Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Abdulloh, S.Sos, ME, serta dihadiri oleh sejumlah anggota Komisi III lainnya dan Sekretaris Dishub Kaltim, Yuki Subekti.
Pelabuhan Multipurpose ini akan diproyeksikan sebagai terminal yang bisa melayani bongkar muat kargo umum dan akan dilengkapi dengan fasilitas penunjang untuk kegiatan tersebut.
Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Abdulloh, mengatakan RDP tersebut untuk membahas proyeksi yang dimiliki oleh Dishub untuk dapat meningkatkan PAD Pemprov Kaltim ke depan.
Menurutnya, Dishub merupakan salah satu mitra kerjanya yang memiliki beberapa potensi untuk mendongkrak PAD Kaltim baik di sektor darat maupun laut.
Di sektor darat, Dishub dinilai dapat mengembangkan terminal di beberapa daerah. Sedangkan di sektor laut berupa pengembangan pelabuhan maupun dermaga.
Untuk pengembangan Pelabuhan Multipurpose, pihaknya mendorong Dishub untuk segera melakukan kajian secara teknis. Apalagi Pemprov Kaltim memiliki area 1,6 kilometer yang berada di kawasan PT KKT.
“Rencana pelabuhan ini tahapannya sudah berjalan. Sehingga kita mendorong dishub untuk melakukan kajiannya secara teknis, kita juga akan mendorong dari sisi anggaran maupun pengawasannya,” ujar Abdulloh.
Abdulloh menambahkan, pelabuhan ini akan melayani umum, baik logistik, bongkar muat kontainer, kargo dan aktivitas bongkar muat lainnya.
Bahkan, kata dia, pelabuhan ini ke depannya dapat menjadi pelabuhan untuk kegiatan ekspor dan impor
“Pelabuhan Multipurpose ini nanti, bisa juga menjadi pelabuhan untuk kegiatan ekspor dan impor termasuk perizinannya. Jadi, tidak perlu mengurus izin ke Makassar, Surabaya, dan Tanjung Priok, tapi dari pelabuhan kita sendiri. Sehingga pajaknya masuk ke PAD Kaltim,” jelasnya.
Selain itu, Abdulloh mengungkapkan pihaknya juga mendorong Dishub Kaltim untuk mengembangkan terminal Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP) yang dikelola oleh Dishub
“Terminal-terminal yang ada di beberapa daerah juga mampu meningkatkan PAD Kaltim. Sehingga kita juga mendorong Dishub untuk dikembangkan,” kata Abdulloh.
Sementara itu, Sekretaris Dishub Kaltim, Yuki Subekti, mengatakan bahwa Pemprov Kaltim memiliki harapan untuk membangun pelabuhan multipurpose tersebut.
Namun demikian, kata dia, pihaknya masih memerlukan beberapa kajian lebih jauh maupun koordinasi dengan pemerintah pusat serta sejumlah daerah yang terkait dengan kewenangannya
“Kita punya harapan untuk membangun Pelabuhan Multipurpose di Kariangau. Sesuai arahan dari Komisi III, kita diminta untuk melakukan koordinasi dengan sejumlah pihak yang terkait dengan pembangunan pelabuhan itu, serta untuk membuat kajian, terutama dari sisi kelayakannya,” ujar Subekti.
Selain itu, pihaknya juga berencana akan mengembangkan terminal Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) di sejumlah daerah di Kaltim. Meliputi, Kabupaten Berau, Kutai Timur, Bontang, Samarinda, Kutai Kartanegara, dan Paser.
Sebelumnya, Subekti mengaku bahwa untuk pengembangan terminal yang dikelola oleh Dishub Kaltim tersebut terkendala karena keterbatasan anggaran.
“Sebelumnya kita keterbatasan anggaran, sehingga pengembangan terminal ini tidak berjalan. Tapi kita sudah dapat masukan tadi dari Komisi III untuk menyusun rencana anggaran keseluruhannya berapa. Selanjutnya kita akan koordinasikan lagi dengan Komisi III,” ungkapnya. (Ham)
