Analisanusantara.com, Balikpapan –
Kasus kekerasan terhadap anak di Kota Balikpapan belum menunjukkan tanda-tanda penurunan. Bahkan, laporan kekerasan dilaporkan bisa terjadi setiap hari.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Balikpapan, Heria Prisni, mengungkapkan bahwa berdasarkan informasi dari pihak kepolisian, angka minimal laporan kekerasan mencapai lima kasus per hari.
“Kalau saya tanya ke Polda, mereka bilang lima laporan per hari itu sudah angka minimal. Jadi bisa dibayangkan skalanya,” ujarnya belum lama ini.
Data Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Balikpapan mencatat, sepanjang tahun 2024 terdapat 220 kasus kekerasan. Dari jumlah tersebut, 130 korban merupakan anak-anak berusia 0 hingga 18 tahun, 38 korban perempuan dewasa, dan 52 lainnya anak laki-laki.
Tren serupa juga masih terlihat pada tahun berjalan. Hingga akhir Juni 2025, tercatat sudah ada 94 laporan kekerasan. Rinciannya: 58 kasus melibatkan korban anak-anak, 24 kasus perempuan dewasa, dan 12 kasus anak laki-laki.
Meski jumlah laporan terbilang tinggi, Heria menilai hal itu juga menunjukkan sisi positif, yakni meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan tindak kekerasan.
“Dulu kekerasan dianggap sebagai urusan dalam keluarga, tidak perlu dibuka ke publik. Sekarang masyarakat mulai tahu ke mana harus melapor,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa penanganan kasus kekerasan terhadap anak tidak bisa hanya mengandalkan tindakan hukum semata. DP3AKB juga mendorong pembangunan sistem perlindungan yang berpihak pada korban, termasuk penyediaan ruang aman bagi anak-anak.
Salah satu upaya yang tengah dikembangkan adalah aktivasi Forum Anak dari tingkat kelurahan hingga kota. Forum ini menjadi wadah anak-anak untuk saling berbagi cerita dan saling menjaga.
“Anak-anak lebih terbuka kepada teman sebayanya. Lewat forum ini, mereka punya tempat bercerita yang aman,” ujarnya.
Namun, upaya menciptakan ruang ramah anak masih menghadapi berbagai tantangan. Dari 34 kelurahan di Balikpapan, baru empat yang memiliki fasilitas ruang ramah anak. Pembangunan infrastruktur tersebut dilakukan secara bertahap, menyesuaikan kemampuan anggaran daerah.
Heria juga menegaskan bahwa pihaknya tidak berfokus secara kaku pada target “nol kekerasan”, melainkan pada efektivitas penanganan terhadap korban.
“Kalau kita terlalu sibuk mengejar angka nol tapi tidak menyentuh korban, itu justru berbahaya. Yang penting korban tertangani, pelaku disanksi, dan ada perbaikan sistem,” tegasnya.
Sebagai bagian dari strategi respon cepat, DP3AKB juga memanfaatkan teknologi. Masyarakat kini dapat melaporkan kekerasan langsung dari ponsel melalui hotline resmi pemerintah kota. Setiap laporan yang masuk akan langsung diteruskan untuk ditindaklanjuti.
“Yang penting sekarang masyarakat tahu bahwa mereka tidak sendirian. Ada tempat untuk meminta pertolongan,” pungkas Heria. ( Ham)
