Analisanusantara.com, Balikpapan – HUT ke-129 Kota Balikpapan menjadi momentum penting untuk meninjau kembali berbagai persoalan sosial dan tata kelola pembangunan yang masih membayangi kota minyak ini. Salah satu sorotan utama adalah polemik paket proyek yang dinilai tidak sesuai standar di Balikpapan, sebagaimana tercantum dalam temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Temuan tersebut patut menjadi catatan serius bagi Pemerintah Kota Balikpapan dan dinas terkait agar persoalan serupa tidak kembali terulang.
Formature Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Balikpapan periode 2025–2026, Ahmad Yoga Pratama, menegaskan bahwa dinas terkait perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola proyek di Balikpapan. Evaluasi tersebut harus disertai dengan pengawasan yang lebih komprehensif guna mencegah potensi ketidaksesuaian volume pekerjaan dengan anggaran yang telah dialokasikan.
Menurut Yoga, pengawasan proyek semestinya dilakukan secara menyeluruh dan berkala dengan mengacu pada standar teknis yang berlaku. Pengawasan tersebut mencakup pemantauan kualitas pekerjaan, ketepatan waktu pelaksanaan, penggunaan sumber daya, serta pemenuhan aspek keselamatan kerja.
Di tengah citra Balikpapan sebagai salah satu kota paling tertib di Kalimantan Timur, audit BPK RI justru mengungkap fakta yang jarang disampaikan dalam konferensi pers Pemerintah Kota Balikpapan. Sebanyak 26 paket proyek Dinas PUPR tahun anggaran 2023 diduga tidak sesuai dengan volume kontrak, sehingga memicu potensi kelebihan pembayaran hingga Rp1,06 miliar.
Temuan ini mengikis asumsi bahwa pembangunan kota berjalan tanpa celah. Di balik kondisi jalan yang tampak rapi dan sistem drainase yang terlihat berfungsi, BPK menemukan berbagai ketidaksesuaian pada pekerjaan jalan lingkungan, drainase permukiman, U-Ditch, box culvert, hingga jaringan irigasi kecil. Pola temuan tersebut relatif seragam, mulai dari panjang dan kedalaman yang tidak sesuai, item pekerjaan yang tidak lengkap, hingga ketebalan material yang tidak memenuhi spesifikasi.
Atas dasar itu, HMI Cabang Balikpapan menegaskan pentingnya pengawasan proyek yang dilakukan secara menyeluruh dan bertahap. Langkah ini diperlukan agar setiap pengerjaan proyek di Balikpapan benar-benar sesuai dengan standar teknis yang ditetapkan, sehingga pembangunan kota tidak hanya tampak baik secara fisik, tetapi juga terjamin dari sisi kualitas dan keamanan. (Ham)
